Bupati Soppeng Pimpin Rapat GTRA, Fokus Penanganan Lahan Eks HGU dan Revisi RTRW

SOPPENG — Bupati Soppeng memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026). Rapat tersebut digelar guna memperkuat peran GTRA dalam penyelesaian persoalan pertanahan dan penataan ruang di Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kantor Pertanahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, lurah, serta kepala desa. Rapat merupakan tindak lanjut pertemuan bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 April 2026 terkait optimalisasi peran GTRA dalam merespons isu strategis pertanahan dan tata ruang.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria harus mampu menjawab berbagai persoalan strategis di bidang pertanahan, khususnya percepatan penanganan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang dikaitkan dengan upaya mendukung ketahanan pangan serta program strategis nasional.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut di antaranya lahan PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB PTPN di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, yang masa haknya telah berakhir namun belum dilakukan perpanjangan.

Selain persoalan pertanahan, rapat juga membahas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang saat ini telah memasuki tahap persetujuan substansi. Bupati meminta seluruh instansi terkait untuk memaksimalkan peran dan keterlibatan aktif dalam proses penyusunan hingga penetapan RTRW tersebut.

Di akhir arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas sinergi dan komitmen yang telah terbangun. Ia berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Soppeng sekaligus mendukung terwujudnya program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.